Pembelian rumah baru dari pengembang biasanya dikenai PPN 11 persen. Untuk rumah seharga Rp500 juta, angkanya sekitar Rp55 juta. Sepanjang 2026, pajak ini ditanggung pemerintah lewat insentif PPN DTP.
Dasarnya adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90 Tahun 2025. Aturan ini ditandatangani 18 Desember 2025 dan berlaku sejak 1 Januari 2026. Berbeda dengan 2025 yang dibagi dua periode, insentif 2026 diberikan penuh 100 persen dari Januari sampai Desember.
Syarat rumahnya
- Harga jual paling tinggi Rp5 miliar. PPN yang ditanggung pemerintah adalah bagian harga sampai Rp2 miliar.
- Rumah tapak atau rumah susun baru dalam kondisi siap huni.
- Punya kode identitas rumah dari aplikasi SIKUMBANG milik pemerintah.
- Diserahkan pertama kali oleh pengembang yang membangunnya dan belum pernah dipindahtangankan.
- Penyerahan terjadi antara 1 Januari dan 31 Desember 2026, ditandai akta jual beli atau PPJB lunas beserta berita acara serah terima.
Syarat pembelinya
- Warga negara Indonesia yang memiliki NPWP atau NIK.
- Satu orang hanya untuk satu unit rumah.
- Pembeli yang sudah memakai insentif serupa pada 2023 sampai 2025 tetap boleh, selama syaratnya terpenuhi.
Kapan insentif tidak berlaku
- Uang muka dibayar sebelum 1 Januari 2026.
- Penyerahan rumah di luar tahun 2026.
- Rumah dijual lagi dalam satu tahun sejak diserahkan.
- Pengembang tidak membuat faktur pajak atau tidak mendaftarkan serah terima di SIKUMBANG.
Rencana perpanjangan ke 2027
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan insentif ini akan diperpanjang hingga 31 Desember 2027. Ketentuan teknisnya akan mengikuti aturan baru, jadi tanyakan kepada pengembang apakah unit pilihan Anda memenuhi syarat saat akad.